A. Masa Sebelum Kemerdekaan
Indonesia sangat kaya akan
rempah-rempah, hal tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong
untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Negara-negara tersebut
yaitu seperti Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang.
Pada masa penjajahan
Portugis, Indonesia tidak banyak mengalami
perubahan karena kekalahannya oleh Belanda yang lebih kuat untuk menguasai
Indonesia.
Pada masa Penjajahan
Belanda selama 350 tahun, Belanda
membentuk Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan
wewenang untuk mengatur Hindia-Belanda dengan tujuan menghindari persaingan
antaea pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain
seperti EIC milik Inggris. Namun, pada tahun 1795, VOC dibubarkan
karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia belanda. Kegagalan
itu disebabkan karna selalu memakan biaya yang besar, seperti peperangan yang
terus menerus, penggunaan tentara sewaan, lalu sebab lain yaitu karena korupsi,
pembagian divifen kepada para pemegang saham walaupun kas deficit.
·
Cultuurstelstel (Sistem
Tanam Paksa) pada
tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch tujuannya memproduksi berbagai komoditi
yang diminta di pasar dunia. System ini sangat menguntungkan Belanda, tetapi
tidak untuk masyarakat Indonesia. Karena system ini, masyarakat Indonesia
menjadi sangat menderita, karena masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam
tanaman komoditas ekspor. Walau itu sangat menyiksa, tetapi ada segi positif
dari system ini, yaitu masyarakat Indonesia dapat mengenal tata cara menanam
tanaman komoditas ekspor dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup.
·
Sistem Ekonomi Pintu
Terbuka (Liberal) terjadi
karena adanya desakkan kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib
warga pribumi kearah yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda
mengubah kebijakkan ekonominya. Namun bukannya menjadi lebih baik,
masyarakat Indonesia malah menjadi semakin tersiksa, terutama bagi para kuli
kontrak yang tidak diperlakukan layak.
Pada masa penjajahan
Inggris, Inggris menerapkan Landrent (pajak
tanah). Dengan Landrent, masyarakat Indonedia akan memiliki uang untuk membeli
barang produk Inggris atau yang diimpor dari India.
Pada masa penjajahan
militer Jepang menerapkan kebijakan pengerahan
sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik.
Akibatknya terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi
bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk
pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama.
B.
Masa
Orde Lama
a.
Masa
Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pada masa ini, ekonomi keuangan amat
buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu
secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI
(Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade
ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan
kekosongan kas negara.
Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, seperti pinjaman nasional. Hubungan dengan amerika, konferensi ekonomi, rancana lima tahunan(kasimo plan), keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi nasional, Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group), dan Sistem Ekonomi Ali-Baba.
Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan, seperti pinjaman nasional. Hubungan dengan amerika, konferensi ekonomi, rancana lima tahunan(kasimo plan), keikutsertaan swasta dalam pengembangan ekonomi nasional, Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group), dan Sistem Ekonomi Ali-Baba.
b.
Masa
Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya seperti pemotongan nilai mata uang, menumbuhkan wiraswasta pribumi, pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Pada masa ini, Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya yaitu Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan, pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpinm dan kegagalan dalam berbagai tindakan moneter.
d.
Masa Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas
ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorintasi
pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan
pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi
liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi
dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi
campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila.
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia
berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator
kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks
untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB. Sehingga meskipun berhasil
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional
sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari
ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga
meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan
menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
e.
Masa
Reformasi
·
Masa
Kepemimpinan B.J. Habibie
Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan
kalangan pengusaha dan investor, termasuk investor asing, menaruh pengharapan
besar terhadap kemampuan dan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali
perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam
negeri warisan rezim orde baru, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
supremasi hukum; hak asasi manusia (HAM); Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan
II; peranan ABRI di dalam politik; masalah disintegrasi; dan lainnya.
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya
kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses
pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap
media massa dan kebebasan berekspresi.
Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar
rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000. Namun pada
akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR,
nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang
tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia
juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi
perekonomian.
Untuk menyelesaikan krisis moneter dan
perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut
:
• Melakukan
restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan
Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara
• Melikuidasi
beberapa bank yang bermasalah
• Menaikkan
nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
• Membentuk
lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
• Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
• Mengesahkan
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak
Sehat
• Mengesahkan
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pemerintahan presiden B.J.
Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang
cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk
mengendalikan stabilitas politik.
·
Masa Kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Pada pertengahan tahun 1999 di lakukan pemilihan umum, yang akhirnya di
menangi oleh partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai Golkar mendapat posisi ke dua, yang sebenarnya
cukup mengejutkan banyak kalangan di masyarakat. Bulan Oktober 1999 dilakukan
SU MPR dan pemilihan presiden di selenggarakan pada tanggal 20 oktober 1999. KH
abdurrahman wahid atau di kenal dengan sebutan gus dur terpilih sebagai
presiden RI ke empat dan mega wati sebagai wakil presiden. Tanggal 20 oktober
menjadi akhir akhir dari pemerintahan transisi, dan awal dari pemerintahan Gus
Dur yang sering di sebut juga pemerintah reformasi.
Dalam hal
ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya (1999) kondisi perekonomian Indonesia
mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun
tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemilihan perekonomian
Indonesia jauh lebih baik lagi, dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%.
Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah,
mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam mengerti sudah mulai stabil.
·
Masa
Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah yang mendesak untuk
dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang
dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
o
Meminta penundaan utang sebesar US$
5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang
luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
o
Kebijakan privatisasi BUMN.
Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan
tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik
dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut berhasil menaikan partumbuhan
ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi
yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan asing.
·
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama SBY
adalah mengurangi subsidi BBM, yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak
dunia. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yakni BLT
bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah
sosial. Kebijkan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah
mengandalkan pembangunan infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang
mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak
investasi asing di Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan
bertambah. Pada pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa
hutang pada IMF sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah
Indonesia tidak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan
dalam negeri.
·
Masa
kepemimpinan Joko Widodo
Pada
masa pemerintahan Jokowi – JK yang sudah berjalan selama 1 tahun ini banyak
pencapaian yang sudah diraih oleh pemerintahan Jokowi – JK. Beberapa di
antaranya merupakan pencapaian di bidang ekonomi. Berikut
merupakan pencapaian pemerintahan Jokowi – JK selama satu tahun masa jabatannya
pada bidang ekonomi :
a.
Pemrerintah pada masa Jokowi – JK
melakukan transformasi fudamental pada sistem ekonomi di Indonesia dengan
mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu:
-
Mengubah ekonomi yang berbasis
konsumsi dengan ekonomi yang berbasis produksi.
-
Tepat sasaran untuk mengatasi
kemiskinan.
-
Mendorong pembangunan yang merata di
luar pulau jawa.
b.
Pengurangan terhadap subsidi bbm
yang sebesar 200 triliun rupiah, yang penggunaannya dialihkan untuk belanja
pusat dan pembangunan daerah tertinggal.
c.
Pemerintah meletakan fondasi
pembangunan nasional dengan meningkatkan daya saing, produktifitas, dan
kemakmuran rakyat.
Dalam
menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah mengeluarkan 3 paket
kebijakan yang berfungsi ampuh untuk menekan kurs rupiah terhadap dollar. Tiga
isi paket kebijakan itu yaitu:
-
Kebijakan
1: Menggerakan ekonomi, mengembakan ekonomi makro yang
kondusif, melindungi masayarakat yang berpendapatan rendah dan menggerakan
ekonomi perdesaan.
-
Kebijakan
2: keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, penurunan
pajak bunga deposito.
-
Kebijakan
3: penurunan harga bbm, peringanan tarif listrik industri, perluasan kredit
usaha rakyat.
NAMA
KELOMPOK:
1.
ANA
NADILAH FATIAH ROBY (20216723)
2.
DHIYO
ATHOBARANI Dj (21216950)
3.
NADYA
PUTRI TANJUNG (25216283)
Sumber :
0 komentar:
Posting Komentar